Pagar laut. Istilah yang terdengar gagah, tapi menyimpan ironi. Sebuah batas yang katanya melindungi, tetapi justru mengurung. Laut yang seharusnya menjadi ruang hidup bersama, kini disulap menjadi properti eksklusif dengan tembok pemisah. Bukan hanya ombak yang dibatasi, tetapi juga hak dan akses mereka yang bergantung padanya.

Di pesisir utara Tangerang, pagar laut itu muncul. Berdiri di antara laut dan pemukiman, seolah berkata: ini bukan lagi milik kalian. Nelayan yang dulu bebas melaut kini harus berhadapan dengan batas-batas buatan. Alasan resminya: mencegah abrasi. Kenyataannya: pemagaran adalah langkah awal menuju penguasaan lahan, reklamasi, dan privatisasi pesisir.

Di Jakarta, pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) sudah jadi simbol bagaimana laut dikomodifikasi untuk kepentingan elite. Kini, pagar laut muncul di Tangerang, Sedati, hingga rencana besar Surabaya Waterfront Land. Seakan laut adalah tanah kosong yang bebas disulap jadi properti. Padahal, setiap beton yang dipancangkan adalah ancaman bagi ekologi, kehidupan laut yang mati perlahan, nelayan yang kehilangan ruang tangkap, serta  gelombang yang tak bisa lagi mengalir seperti kodratnya.

Yang lebih tragis, ini bukan hanya ulah swasta. Pemerintah justru ikut andil dengan melepaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) lewat Kementerian ATR/BPN. Pemimpin di tingkat paling kecil, dari kepala desa hingga pejabat daerah, ikut ambil bagian dalam skema yang seolah legal tapi sejatinya menindas. Padahal, jika bicara hukum, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan berbagai aturan nasional justru melarang privatisasi laut untuk kepentingan pribadi.

Menjanjikan gemerlap investasi, tapi menyisakan tanya: untuk siapa semua ini? Apakah reklamasi, pagar laut, dan trik lainnya ini untuk kemaslahatan bersama atau kepentingan segelintir kelompok serakah yang mencoba mencaplok penghasilan nelayan dan kelompok masyarakat lain yang terdampak? Mengapa pemerintah abai dan malah ikut andil dalam melepaskan SHGB melalui Kementerian ATR/BPN? Mengapa pemimpin kita di tingkat paling kecil seperti kepala desa menjadi bagian dari kejahatan itu?

Dari Jakarta hingga pesisir Jawa Timur, pola yang sama berulang. Proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan justru merampas akses masyarakat. Hukum Laut Internasional dilanggar, keseimbangan ekologi dikorbankan, ekonomi nelayan dihancurkan. Yang tersisa hanyalah janji-janji kosong dan barisan tembok tinggi yang semakin membatasi hidup banyak orang.

Pagar laut ini bukan sekadar onggokan bilah bambu, tapi pagar pemisah antara mereka yang punya kuasa dan yang hanya bisa menerima nasib. Nelayan yang dulunya bebas melaut, kini harus berhadapan dengan batas-batas yang tak kasat mata—dilarang mendekat, diusir jika berlabuh, bahkan dikriminalisasi jika menolak. Belum menyatakan secara gamblang dan solid pun kita sudah dihadapkan dengan para pendengung atau buzzer.

Mereka yang menganggap ini sebagai modernisasi seharusnya melihat ulang, apakah ini benar-benar pembangunan atau hanya bentuk lain dari kolonialisme baru? Apakah ini kemajuan atau justru kemunduran yang dibungkus dengan jargon investasi dan pariwisata?

Sayangnya, kita hidup dalam era di mana yang tak bersuara dianggap setuju. Yang diam dianggap kalah. Tapi nelayan tak boleh kalah. Kita tak boleh membiarkan laut yang telah memberi makan dan kehidupan selama ribuan tahun dirampas oleh mereka yang hanya melihatnya sebagai angka di laporan keuangan. Sebab laut bukan sekadar bentangan air asin, tapi sejarah, budaya, dan nyawa bagi begitu banyak orang.

Di BangbangWetan, kita belajar untuk tidak menelan kenyataan mentah-mentah. Kita diajak berpikir, menggugat, dan mencari jalan keluar. Sebab diam bukan pilihan dan batas-batas ini harus dipertanyakan. Itulah esensi Ngelaras Wates.

Probo Darono Yakti

Anak Cucu Keturunan Nenek Moyang Pelaut (yang lautnya tidak dipagari). Berceloteh di FISIP UNAIR dan Akun Instagram: Masprob

Artikel Ngelaras Wates melalui Pagar Laut: Menjaga atau Merampas? pertama kali tampil pada Bangbang Wetan.