Di tengah gegap gempita narasi kemajuan pendidikan nasional, ada suara-suara yang tak pernah benar-benar sampai ke ruang rapat kementerian, atau muncul di layar-layar para pengambil kebijakan. Itu suara anak-anak yang tumbuh di pinggir sistem yang tak disebut dalam halaman-halaman kurikulum, dan bahkan tak terdata dalam statistik partisipasi sekolah yang kerap dijadikan indikator tunggal keberhasilan.
Anak-anak ini bukan fiksi. Mereka ada di lereng-lereng Papua, di perkampungan adat Kalimantan, di ladang-ladang kering Nusa Tenggara Timur, hingga di bantaran kali Jakarta. Mereka adalah wajah nyata dari kegagalan kita memahami pendidikan sebagai ekosistem sosial, bukan sekadar proyek teknokratik yang dibungkus jargon: “merdeka belajar”, “kampus berdampak”, atau “digitalisasi sekolah”.
Sistem yang salah membaca anak
Selama bertahun-tahun, kebijakan pendidikan di Indonesia nyaris selalu berangkat dari asumsi bahwa masalah utama terletak pada kurangnya sumber daya jumlah sekolah, guru, dan perangkat teknologi. Namun hanya sedikit yang bersedia mengakui bahwa sistem ini membawa bias terstruktur terhadap anak-anak dari kelas sosial tertentu.
Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan kesetaraan justru berubah menjadi alat penyaring: menentukan siapa yang dianggap layak, dan siapa yang perlahan dipinggirkan oleh sistem.
Anak-anak dari keluarga miskin, komunitas adat, buruh migran, atau kelompok rentan lainnya sering kali gagal memenuhi ekspektasi sistem yang tidak dibangun di atas realitas hidup mereka. Ketika seorang anak di pelosok gagal mengikuti pembelajaran daring karena tak ada sinyal internet, itu bukan semata masalah teknis melainkan bukti dari sistem yang tidak pernah benar-benar mendengarkan.
Bahasa sekolah yang tak bicara anak
Di luar kota-kota besar, banyak anak dipaksa memahami pelajaran dalam bahasa Indonesia formal yang asing bagi mereka. Buku pelajaran, soal ujian, hingga arahan guru terdengar seperti “bahasa asing”. Ini bukan soal kecerdasan anak, tapi tentang kegagalan negara menyediakan media belajar yang kontekstual, hidup, dan menyentuh dunia nyata mereka.
Lebih jauh lagi, kurikulum yang disusun jauh dari realitas sosial anak membuat sekolah terasa asing. Nilai-nilai yang dibawa dari luar sering kali tidak relevan dengan budaya setempat. Maka tidak mengherankan jika angka putus sekolah meningkat, jika minat belajar meredup. Kita tengah menuntut anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak pernah mengakui cara hidup mereka.
Ketimpangan sebagai Warisan
Pendidikan idealnya menjadi jalan untuk mobilitas sosial. Namun dalam kenyataannya, sekolah kerap memperpanjang warisan ketimpangan. Anak-anak dari keluarga berada bisa membeli akses: bimbingan belajar, gawai canggih, internet cepat, hingga jalur masuk universitas. Sementara anak-anak di pinggiran hanya bisa berharap pada keberuntungan atau keajaiban.
Pemerintah selalu bangga dengan angka partisipasi kasar atau penambahan sekolah unggulan. Tapi di balik angka itu, ada anak-anak yang datang ke sekolah hanya seminggu sekali, atau bahkan tak pernah mendaftar karena harus bekerja membantu orang tuanya. Mereka bukan “anak bodoh”, melainkan anak-anak yang hidup di realitas yang sistem tak pernah akui.
Kurikulum Yang Lupa Siapa Pemilik Masa Depan
Alih-alih menjadi peta jalan jangka panjang, kurikulum kita sering berubah-ubah mengikuti selera penguasa. Dari Kurikulum 2006 ke K-13, lalu ke Kurikulum Merdeka, kini muncul wacana “penjurusan reborn” atau “kampus berdampak” semua ini memperlihatkan satu hal: tidak adanya komitmen jangka panjang dalam pendidikan.
Dan seperti biasa, yang paling terdampak dari ketidakstabilan ini adalah anak-anak yang selama ini diabaikan. Mereka yang butuh adaptasi lebih lama justru menjadi korban pertama dari kebijakan tergesa-gesa. Kurikulum yang terus berganti tanpa kesiapan infrastruktur dan pelatihan guru hanya akan memperlebar jurang ketimpangan yang sudah dalam..
Menuju Pendidikan yang Memanusiakan
Pendidikan yang memanusiakan manusia dimulai dari keberanian untuk mengakui siapa yang selama ini dipinggirkan. Ia tak semata soal akses, tapi juga tentang relevansi, representasi, dan keberpihakan. Anak-anak dari pinggiran harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, bukan hanya menjadi obyek pemberian bantuan. Guru-guru dari komunitas minoritas harus diikutsertakan dalam pengembangan kurikulum, agar bahasa dan budaya lokal mendapat tempat di ruang kelas.
Kita butuh indikator keberhasilan yang lebih manusiawi:
Seberapa banyak anak merasa dihargai di sekolah? Seberapa sering guru benar-benar mengenali latar sosial siswanya? Seberapa sering kita bertanya, bukan menghakimi?
Harapan yang tumbuh di pinggir
Anak-anak yang tinggal di pinggir buku pelajaran tidak butuh dikasihani. Mereka butuh diakui dan diberi ruang. Mereka bukan beban pembangunan, tapi bagian dari masa depan yang harus dilibatkan. Jika pendidikan benar-benar hak setiap warga negara, maka negara tak bisa hanya hadir di pusat kota dan sekolah unggulan. Ia harus ada di ujung kampung, di kelas tanpa listrik, di sekolah dengan atap bocor dan papan tulis lapuk. Karena sejatinya, ukuran kemajuan bangsa bukan dari berapa banyak anak lulus ujian nasional melainkan dari berapa banyak anak yang tetap punya harapan, meskipun hidup jauh di pinggiran sistem.
Muhammad Reza Bahtiar. Menulis bukan untuk mengubah dunia (itu terlalu muluk), tapi setidaknya untuk menyentilnya sedikit biar gak terlalu jumawa. Instagram : @mrezab582.
Narahubung Media:
Kontak BangbangWetan (0813-9118-2006)
