Mbah Nun dalam Jendela Hati Buat Prajurit Sejati pernah menulis bahwa menjadi tentara bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan jiwa. Prajurit sejati adalah mereka yang setia pada prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan menjadikan tugas ketentaraan sebagai panggilan hidup, bukan hanya sekadar karier atau jalan menuju jabatan. Namun, bagaimana jika kenyataan saat ini justru bertentangan dengan gagasan yang dibangun oleh Mbah Nun? Apa yang terjadi ketika tentara yang seharusnya menjaga kini malah mulai mengejar kekuasaan yang seharusnya bukan jalur mereka?
Revisi Undang-Undang TNI yang sedang dibahas di DPR bukan hanya soal perbaikan administrasi, tetapi berpotensi mengaburkan batas antara militer dan sipil yang selama ini dijaga setelah Reformasi 1998. Jika disahkan, perwira aktif akan memiliki jalan langsung menuju jabatan-jabatan sipil di pemerintahan, lembaga negara, hingga BUMN. Ini bukan sekadar tentang peluang karier, tetapi mengarah pada kembalinya dominasi militer dalam urusan sipil—sebuah potensi bahaya yang selama ini berusaha dihindari.
Mbah Nun menggambarkan prajurit sebagai individu yang berpuasa, menahan diri di tengah masyarakat yang sibuk berpesta. Tentara adalah mereka yang menjaga disiplin, mengendalikan diri, dan tabah dalam pengabdian kepada negara. Namun, dengan revisi UU TNI ini, apakah prajurit masih tetap menjadi manusia puasa? Ataukah mereka kini malah menjadi bagian dari pesta—menduduki jabatan sipil, menikmati akses ke kekuasaan, dan akhirnya kehilangan identitas sebagai prajurit sejati?
Jika revisi ini diterapkan, batas antara militer dan sipil akan semakin kabur. Bukannya menjadi penjaga negara, militer berpotensi menjadi bagian dari elit penguasa yang menentukan kebijakan ekonomi, politik, dan administrasi negara. Mereka tidak lagi menjadi pagar yang melindungi rakyat, melainkan tembok yang memisahkan rakyat dari keadilan dan transparansi.
Mbah Nun juga membedakan antara prajurit kepribadian dan prajurit pangkat. Prajurit sejati diukur dari kesetiaan dan pengabdiannya pada nilai-nilai kebenaran, bukan dari pangkat. Namun, dengan semakin terbukanya jalur bagi militer untuk memasuki dunia sipil, apakah prinsip itu masih relevan? Kita telah menyaksikan bagaimana beberapa perwira dekat dengan kekuasaan mendapat jalur cepat: kenaikan pangkat instan dan jabatan strategis tanpa meritokrasi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa militer tidak hanya bertugas menjaga pertahanan, tetapi juga menjadi kelompok elit yang memiliki akses ke jabatan sipil tanpa harus melewati proses yang sama seperti warga sipil.
Apakah ini masih sejalan dengan konsep prajurit sejati yang dijelaskan oleh Mbah Nun? Atau apakah kita sedang melihat transisi dari prajurit yang berjiwa menjadi prajurit yang hanya mengejar pangkat dan jabatan?
Ironisnya, jika RUU ini disahkan, justru masyarakat sipil yang akan merasakan kehidupan “manusia puasa.” Mereka yang mengandalkan meritokrasi dan profesionalisme di birokrasi akan dipinggirkan. Mereka yang bekerja keras dan meniti karier dengan proses panjang sebagai pegawai negeri atau pejabat publik akan terancam oleh kenyataan bahwa posisi mereka bisa saja diambil alih oleh perwira aktif TNI yang melewati mekanisme bypass yang sah menurut revisi ini.
Jika dulu prajurit menahan diri dari godaan kekuasaan, kini rakyat sipil yang harus menahan diri dari ketidakadilan yang semakin nyata. Jika prajurit dulu menjadi pagar bagi keamanan rakyat, kini rakyat yang harus berjuang agar suara mereka tidak terkubur oleh dominasi militer.
Mbah Nun pernah menulis bahwa prajurit sejati tidak akan terperosok ke dalam kehancuran karena mereka memiliki jiwa yang lebih besar dari sekadar jabatan. Namun, bagaimana jika sekarang jabatan itu menjadi tujuan, bukan lagi pengabdian? Bagaimana jika revisi UU TNI ini membuka jalan bagi prajurit untuk beralih dari manusia puasa menjadi manusia kenduri yang berpesta di atas tatanan sipil yang semakin terpinggirkan?
Dalam wayang, kita mengenal dua ksatria besar: Arjuna dan Karna. Arjuna adalah ksatria yang setia pada dharma, yang tahu batas antara yang benar dan yang salah. Karna, meskipun ksatria hebat, memilih jalan yang mengarah pada kejatuhan karena kesetiaan butanya pada penguasa. Pertanyaannya, ke mana arah prajurit kita hari ini? Apakah mereka akan tetap menjadi Arjuna yang teguh pada nilai-nilai keprajuritan sejati? Ataukah akan menjadi Karna yang memilih kekuasaan meskipun harus mengorbankan prinsip keadilan?
Dan lebih penting lagi, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan diam saja? Atau kita akan bersuara, mengingatkan bahwa negara ini bukan hanya milik mereka yang berseragam, tetapi juga milik semua rakyat yang berhak atas sistem pemerintahan yang adil dan transparan?
Seperti yang selalu diingatkan oleh Mbah Nun, “Sejarah tidak bergerak sendiri, ia digerakkan oleh orang-orang yang berani.” Maka, mari kita berani. Sebelum semuanya terlambat.
Probo Darono Yakti
Warga Akademik yang masih percaya negara ini lebih butuh pamong praja daripada pangreh praja. Dapat dijumpai di FISIP UNAIR dan Instagram @masprob
